Ruteng, Infopublik, Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A., mendukung pemanfaatan teknologi drone untuk mempercepat pemetaan dan identifikasi kondisi wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Teknologi tersebut dinilai mampu membantu pemerintah memperoleh data visual dan spasial secara cepat, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau akibat kerusakan infrastruktur, longsoran, maupun kondisi geografis.
Pemetaan menggunakan drone telah berlangsung sekitar satu minggu pascagempa dan dilakukan oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) di sejumlah wilayah terdampak, yaitu Kecamatan Wae Ri’i, Reok, Langke Rembong, Reok Barat, Cibal Barat, Rahong Utara, Cibal, dan Ruteng.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penanganan tanggap darurat serta penyediaan data spasial untuk memperkuat asesmen kondisi wilayah.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Manggarai dalam koordinasi bersama APDI di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Manggarai, Kamis (27/8/2026). Pertemuan membahas penanganan pascagempa dan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data.
Bupati menyambut baik keterlibatan APDI, khususnya dalam menjangkau lokasi yang sulit diakses secara langsung.
“Kita membutuhkan data yang cepat dan akurat mengenai kondisi wilayah terdampak. Teknologi drone dapat membantu melihat kondisi di lapangan, terutama pada lokasi yang aksesnya masih sulit,” ujar Bupati Manggarai.
Hasil pemetaan drone dapat membantu mengidentifikasi kondisi permukiman, infrastruktur, jaringan jalan, serta lokasi yang membutuhkan asesmen dan penanganan lebih lanjut. Data tersebut juga dapat menjadi bahan pendukung pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan dan kebutuhan bantuan.
Dorong Jejaring Drone Tanggap Bencana Se-Flores
Selain mendukung pemetaan pada masa tanggap darurat, koordinasi juga membahas penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan drone untuk kebencanaan.
Head of Mitigation & Emergency Response Division APDI, Rapaharya N. Hamisena, menjelaskan bahwa APDI memiliki jejaring di berbagai daerah di Indonesia dan tim yang bergerak dalam bidang mitigasi serta emergency response. Kapasitas tersebut dinilai dapat diperluas dengan melibatkan potensi yang telah tersedia di masing-masing pemerintah daerah.
Sejumlah perangkat daerah maupun instansi diperkirakan telah memiliki perangkat drone dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari jejaring pemetaan kebencanaan.
Atas dasar itu, muncul gagasan membangun jejaring operator drone tanggap bencana antarkabupaten di Pulau Flores. Jejaring tersebut dapat diperkuat melalui pelatihan bersama sehingga setiap kabupaten memiliki operator yang mampu melakukan pemetaan dan mendukung asesmen saat terjadi bencana.
Bupati Manggarai menyambut baik gagasan tersebut dan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain di Flores untuk membangun sistem kerja sama yang lebih terintegrasi.
Bupati juga menegaskan bahwa pemetaan drone bukan sekadar dokumentasi visual, melainkan dapat menjadi sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penanganan bencana.
Data spasial dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah terdampak, memetakan kerusakan, melihat kondisi akses, menentukan kebutuhan asesmen lanjutan, serta menetapkan prioritas penanganan.
Ke depan, data drone diharapkan dapat dikolaborasikan dengan data dari perangkat daerah, BPBD, BNPB, dan instansi teknis lainnya sehingga menghasilkan informasi kebencanaan yang lebih komprehensif.
Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, akan terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat sistem respons kebencanaan.
Rapaharya N. Hamisena menambahkan bahwa drone dapat mempercepat pengumpulan informasi mengenai kondisi wilayah terdampak.
“Pemanfaatan drone dalam situasi bencana sangat membantu mempercepat pengumpulan informasi mengenai kondisi wilayah terdampak. Data visual dan spasial yang diperoleh dapat menjadi dasar penting bagi tim tanggap darurat untuk menentukan prioritas asesmen, membuka akses, serta menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran,” ujarnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai / InfoPublik, 27 Agustus 2026